D. PETITUM (TUNTUTAN)

1. Mengabulkan permohonan provisi Para Pelawan untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Terlawan I, Terlawan II, serta pihak mana pun untuk MENANGGUHKAN SEMENTARA pelaksanaan eksekusi pengosongan, pengalihan hak, atau tindakan fisik yustisial lainnya atas objek SHM Nomor 551, SHM Nomor 480, dan SHM Nomor 200/Kebonsari Wetan yang terikat dalam relas perkara No. 4/Pdt.Eks.RL/2026/PN Pbl, sampai gugatan perlawanan ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah).
3. Karena perlawanan ini sudah dibuktikan benar dan beralasan secara hukum sejak awal diajukan hingga proses pemeriksaan perkara selesai kelak, maka Majelis Hakim sepatutnya mengabulkan seluruh tuntutan Pelawan dalam putusan akhir.
4. Upaya perlawanan yang kami ajukan ini memiliki fakta yang benar dan dasar hukum yang sah, sehingga sudah sepatutnya diterima dan dipertahankan oleh Majelis Hakim dari awal pemeriksaan sampai perkara ini diputus."
5. "hingga sampai dijatuhkan putusan" bertujuan untuk menegaskan bahwa status perlawanan tersebut tetap sah dan berdasar selama proses persidangan berlangsung hingga hakim membacakan putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perlawanan (Verzet) Para PELAWAN untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Para PELAWAN adalah PELAWAN yang sah, benar, dan beriktikad baik (good faith).

1. Menyatakan bahwa Perlawanan Para Pelawan adalah benar dan beralasan menurut hukum, serta sah dan berdasar sejak awal diajukan hingga perkara ini diputus;
2. Menyatakan bahwa upaya perlawanan yang diajukan Para Pelawan memiliki fakta yang benar dan dasar hukum yang sah, sehingga sudah sepatutnya diterima dan dipertahankan oleh Majelis Hakim dari awal pemeriksaan sampai perkara ini diputus;
3. Menyatakan bahwa status Para Pelawan sebagai pihak yang beriktikad baik dan pemilik sah atas objek sengketa tetap sah dan dilindungi oleh hukum selama proses pemeriksaan perkara berlangsung hingga dijatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

3. Menyatakan PELAWAN adalah pemilik sah yang beritikad baik atas objek tanah dan bangunan SHM No. 480, SHM No. 200, dan SHM No. 551 yang terletak di Desa Kebonsari Wetan, Kecamatan Kanigaran, serta SHM No. 835 yang terletak di Desa Jrebeng Kidul, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo.

4. Menyatakan secara hukum bahwa penandatanganan jaminan Hak Tanggungan atas SHM No. 480, SHM No. 200, SHM No. 551, dan SHM No. 835 mengandung cacat kehendak (dwang) dan penipuan (bedrog), sehingga dinyatakan Batal Demi Hukum dengan segala akibat hukumnya.

5. Menyatakan bahwa Risalah Lelang Nomor 1005/10.04/2024-01 (SHM 551) dan Risalah Lelang Nomor 85/10.04/2025-01 (SHM 200 & SHM 480) adalah produk hukum rekayasa yang cacat prosedur, tidak sah, dan Batal Demi Hukum.

6. Menyatakan tegoran eksekusi (Aanmaning) No. 4/Pdt.Eks.RL/2026/PN Pbl mengandung cacat formil substantif sehingga dinyatakan Tidak Dapat Dieksekusi (Non-Executable).

7. Menyatakan tindakan memasuki, menguasai, mengosongkan, merusak, mengganti gembok, merusak CCTV, mengeluarkan barang dan/atau melakukan tindakan fisik terhadap objek PELAWAN tanpa dasar kewenangan yang sah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

8. Menyatakan setiap tindakan penguasaan fisik terhadap objek sengketa yang dilakukan Para TERLAWAN tanpa dasar hukum yang sah adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

9. (TUNTUTAN SELA): Memerintahkan TERLAWAN I (Sigit Setiawan) untuk menghentikan segala aktivitas di lokasi objek dan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo untuk MENANGGUHKAN pelaksanaan Eksekusi Riil/Pengosongan dalam perkara Nomor 4/Pdt.Eks.RL/2026/PN Pbl sampai perkara Perlawanan ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde).

10. Menghukum Para TERLAWAN secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Para PELAWAN berupa:
• Kerugian Materiil tunai seketika sebesar Rp650.000.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
• Kerugian Imateriil tunai seketika sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).

11. Memerintahkan TURUT TERLAWAN II (Kantor Pertanahan Kota Probolinggo) untuk tunduk dan melaksanakan putusan pengadilan berkaitan dengan pencatatan hak atas tanah apabila terdapat akibat hukum dari pembatalan lelang.

12. Memerintahkan TURUT TERLAWAN I (KPKNL Jember) untuk tunduk dan melaksanakan putusan pengadilan berkaitan dengan pembatalan dan/atau perbaikan administrasi lelang.

13. Menghukum Para TERLAWAN untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (Ex Aequo Et Bono).